Pada 2009, didampingi Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), sebuah yayasan yang mengadvokasi korban kejahatan perang Belanda semasa Perang Kemerdekaan Indonesia 1945—1949, mereka menggugat pembantaian yang dilakukan militer Belanda terhadap warga yang juga keluarga mereka. Upaya ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Indonesia saat itu, Ir. Surachman, pada Juli 1946. Pinjaman nasional ini akan dibayar kembali dalam jangka waktu 40 tahun. Konferensi ini dihadiri para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung terhadap masalah ekonomi di Jawa. Pembentukan Kabinet pada Awal Kemerdekaan. KOMPAS.com - Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berusaha keras untuk berkuasa atas Indonesia. Pada November 1945, Belanda menerapkan blokade ekonomi . Blokade ekonomi adalah penutupan aktivitas perekonomian pada suatu daerah, kawasan, atau negara, sehingga kegiatan perekonomian di wilayah tersebut tidak Tujuan atau Faktor utama yang melatarbelakangi Belanda menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia adalah untuk mengisi uang kas Pemerintahan Kolonial Belanda yang kosong, pasca Perang Napoleon (1810-1811) dan Perang Diponegoro (1825-1830). Selama peperangan, Belanda telah menghabiskan dana sebesar 25 juta gulden. Indonesia mulai tahun 1811 berada dibawah kekuasaan Inggris. Inggris menunjuk Thomas Stanford Raffles sebagai Letnan Gubernur jenderal di Indonesia. Beberapa kebijakan Raffles yang dilakukan di Indonesia antara lain: Jenis penyerahan wajib pajak dan rodi harus dihapuskan. Rakyat diberi kebebasan untuk menentukan tanaman yang ditanam. Mendengar hal ini, pemerintah Belanda di bawah pimpinan Raja William I memerintahkan koloni untuk mengeksploitasi kekayaan yang ada di Jawa. Ia pun mengutus Johannes van den Bosch hingga akhirnya van den Bosch pun datang ke Pulau Jawa dengan membawa kebijakan Cultuurstelsel (Sistem Kultivasi) atau tanam paksa. .

apa yang dilakukan belanda di indonesia